Proyek IKN Butuh Rp 466 T, 30% Sumbernya dari Kocek Negara

Pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun untuk membangun kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Adapun 30% porsi dari kebutuhan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, 30% dari dana Rp 466 triliun yang dibutuhkan untuk menggarap IKN bersumber dari APBN.

“Kalau kita lihat dari anggaran yang awal Rp 466 triliun itu 30% kan government subsidies. Pertama zona 1A, itu kan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), government core. Jadi area yang jadi government core itu penting, jadi kami mulai dari situ (pembangunan),” kata Endra, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (2/5/2023).

Endra mengatakan, saat ini pihaknya tengah berfokus untuk pembangunan kawasan zona 1A, yang mana akan ditunjang oleh APBN. Barulah pada pembangunan zona 1B, 1C, hingga zona 2, proyek investor akan mulai masuk.

Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada investor masuk ke IKN. Namun Endra Menekankan, bukan berarti hal ini menandakan belum ada investor yang berminat masuk ke IKN. Selain itu, para investor ini juga perlu melihat realisasi dari pembangunan yang dibiayai APBN terlebih dahulu. Barulah setelah melihat progresnya, para investor ini akan mulai masuk ke IKN.

“Jadi bukan berarti statement Pak Menteri itu tempo hari, kan investornya belum ada yang masuk itu bukan belum ada yang tertarik, posisinya begitu loh. Nanti lihat dulu, di lapangan kan baru 27%,” imbuhnya.

Saat ini pun sejumlah investor sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, terlihat dari Letter of Intent (LoI) yang ada. Setelah mengajukan LoI tersebut, proses untuk masuk ke IKN pun masih cukup panjang mulai dari perencanaan, kemudian studi kelayakan atau feasibility study (fs), hingga perencanaan yang lebih detail barulah investor mulai masuk.

“Ya memang kita dulu yang harus masuk. Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN dulu, baru kalau melihat ‘oh ini pemerintah serius’, baru mereka akan men-support,” ujarnya.

Adapun saat ini, progres pembangunan IKN keseluruhan sudah mencapai 27%. Salah satu yang tengah di genjot pemerintah ialah pembangunan 47 tower ASN. Diperkirakan tower tersebut dapat diisi oleh sebanyak 2.500 ASN pada Desember 2024.

Sementara itu, dikutip dari detikSulsel, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya sempat melaporkan, di bulan Juli 2024 beberapa tower hunian ASN tersebut sudah bisa dihuni.

“Itu akan selesai Desember 2024, tapi Juli 2024 12 tower akan sudah selesai fully furnished siap untuk dihuni,” jelasnya, di IKN Nusantara.

Basuki turut melaporkan perkembangan 76 paket pengerjaan di IKN. Salah satu di antaranya pembangunan sayap istana yang kini mencapai 6 persen.

“Ini 6 persen itu pondasinya. Sayap untuk istana negara sudah dibikin, totalnya ada 5000 bilah sekarang sudah ada 1000 lebih bilah di Bandung di Workshop I Nyoman Nuarta. Target dibawa ke sini Agustus,” pungkasnya.

Sumber: detik.com

TAXVISORY menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak, perencanaan pajak, pendampingan atas pemeriksaan pajak yang selalu terbaharui dengan peraturan dan regulasi pajak terbaru. Ketemuan aja dulu…

Silahkan tanya dan hubungi kami di 021-39728888, admin@taxvisory.co.id.

LinkedIn
Facebook Page
Instagram Page