Bagi banyak pengusaha pemula, mendirikan badan usaha berbadan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas) atau CV kini terasa semakin mudah dari segi legalitas. Namun, ada satu hal krusial yang sering kali luput dari persiapan awal: kewajiban perpajakan yang semakin kompleks.
Banyak yang mengira, ketika sudah memiliki badan usaha, kewajiban pajaknya hanya sebatas membayar pajak perusahaan itu sendiri. Padahal kenyataannya, pelaku usaha juga mengemban tanggung jawab untuk mengurus pajak pihak lain.
1. Wajib Mengurus Pajak Karyawan (PPh Pasal 21)
Jika badan usaha Anda mulai mempekerjakan karyawan, otomatis perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak. Artinya, perusahaan wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tersebut setiap bulan. Tidak hanya berhenti di situ, di akhir tahun perusahaan juga harus menerbitkan bukti pemotongan pajak bagi masing-masing karyawan.
2. Pemotongan Pajak atas Transaksi Lain (Sewa & Jasa)
Kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk gaji karyawan saja, melainkan juga mencakup berbagai transaksi bisnis lainnya seperti sewa atau penggunaan jasa. Ketika perusahaan Anda menggunakan vendor atau pihak ketiga untuk pengadaan jasa, perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak dari total pembayaran tersebut.
Perlu dicatat: mekanisme ini sifatnya adalah memotong dari pembayaran yang diterima vendor, dan menyetorkannya langsung ke kas negara, bukan dibebankan sebagai tambahan biaya kepada vendor.
3. Mengapa Sistem Ini Dibuat?
Banyak pengusaha pemula merasa bingung dan bertanya-tanya, mengapa perusahaan harus repot mengurus pajak orang lain alih-alih membiarkan tiap individu mengurus pajaknya sendiri?
Jawabannya adalah karena sistem perpajakan dirancang untuk saling melakukan cross-check antar wajib pajak. Melalui mekanisme ini, negara mendelegasikan tugas pelaporan penghasilan vendor atau karyawan melalui badan usaha yang bertindak sebagai pembeli atau pemberi kerja.
Kesimpulan
Mendirikan PT atau CV memang langkah besar yang sangat baik untuk kredibilitas bisnis. Namun, jangan sampai Anda terlena dengan kemudahan legalitasnya tanpa memahami kepatuhan pajaknya.
Kewajiban pemotongan pajak ini sifatnya mengikat. Jika perusahaan lupa atau lalai melakukan pemotongan dan pelaporan, justru badan usaha Andalah yang nantinya akan dikejar oleh pihak berwenang.
