KINI SELURUH PKP BISA MENGGUNAKAN KEMBALI APLIKASI E-FAKTUR CLIENT DESKTOP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP – 54/PJ/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :   

1. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dalam pembuatan faktur pajak, diberikan saluran tambahan pembuatan faktur pajak bagi pengusaha kena pajak tertentu;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2024 tentang Pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Sehubungan dengan Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu;

Mengingat :    

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2024 tentang Pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Sehubungan dengan Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU.

KESATU  :

Menetapkan Pengusaha Kena Pajak tertentu yang dapat membuat Faktur Pajak dengan  menggunakan  aplikasi e-Faktur Client Desktop dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host.

KEDUA :

Pengusaha Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-39/PJ/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu.

KETIGA :

Pengusaha Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap dapat membuat Faktur Pajak dengan menggunakan modul dalam Portal Wajib Pajak pada Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

KEEMPAT :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
2. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak;
3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal;
5. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
6. Kepala Manajer Proyek Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
7. Para Tenaga Pengkaji  di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
9. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
11. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Source: DITJENPAJAKRI

Poin-poin yang perlu diketahui:

• Pembuatan dan Penggantian FP dilakukan melalui aplikasi e-faktur client desktop
• Pembuatan retur, pembatalan dan pelaporan FP dilakukan melalui Coretax DJP
• Data faktur pajak dari aplikasi e-faktur client desktop akan tersedia paling lambat h+2 penerbitan faktur pajak di Coretax DJP
• Akan terdapat beda NSFP antara versi aplikasi e-faktur dengan Coretax. (penambahan otomatis angka 9 pada digit ke-5 NSFP di Coretax)
• PKP mengajukan permohonan NSFP melalui aplikasi e-nofa
• PKP yang belum memiliki NSFP untuk masa pajak januari 2025 sampai dengan sekarang hanya dapat membuat faktur pajak dengan tanggal yang sama dengan tanggal permintaan NSFP atau setelahnya
• PKP dapat mengunduh PDF faktur pajak melalui aplikasi e-faktur client desktop dan menyampaikannya ke lawan transaksi
• Penerbitan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur client desktop dapat dilakukan untuk seluruh jenis faktur pajak. KECUALI:
  • Faktur pajak dengan kode transaksi 06 dan 07
  • Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan PPN terutang
  • Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang dikukuhkan setelah tanggal 1 januari 2025

TAXVISORY menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak, perencanaan pajak, pendampingan atas pemeriksaan pajak yang selalu terbaharui dengan peraturan dan regulasi pajak terbaru. Ketemuan aja dulu..

Silahkan tanya dan hubungi kami di 021-39728888, admin@taxvisory.co.id.

LinkedIn
Facebook Page
Instagram Page