Menuju Keadilan Pajak: Saatnya Pejabat Negara Beri Contoh Pemotongan PPh 21 Tanpa Tunjangan

Pajak adalah instrumen utama pembiayaan negara yang berlandaskan pada asas gotong royong dan keadilan sosial. Namun, di tengah dinamika ekonomi saat ini, diskursus mengenai keadilan pembebanan pajak—khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21—kembali menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat.

Bagi sebagian besar pekerja dan masyarakat kelas menengah, pemotongan PPh 21 adalah realitas yang dirasakan langsung setiap bulan. Dengan kisaran penghasilan tertentu, misalnya di rentang Rp6 juta hingga di bawah Rp10 juta per bulan, beban potongan pajak tersebut langsung mengurangi daya beli dan porsi pendapatan bersih mereka. Tidak ada fasilitas “tunjangan pajak” yang mengembalikan nominal gaji mereka agar utuh kembali.

Realitas Kontras di Kalangan Penyelenggara Negara

Lantas, bagaimana praktik yang terjadi di lingkaran pejabat negara dan aparatur pemerintahan? Selama ini, sebagian kalangan pejabat memang tercatat memiliki kewajiban administratif PPh 21. Akan tetapi, dalam praktiknya, beban pajak tersebut seringkali ditanggung oleh instansi pemerintah melalui skema tunjangan pajak atau fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Akibat dari mekanisme ini, penghasilan atau gaji bersih yang diterima oleh para pejabat tetap utuh tanpa mereka harus merasakan secara langsung bagaimana rasanya uang tunai dari kantong mereka terpotong pajak. Kondisi inilah yang memicu pertanyaan mendasar dari publik mengenai rasa keadilan (sense of justice). Sebagai pelayan masyarakat, sudah sepatutnya para pemegang kebijakan berdiri di gelombang realitas yang sama dengan rakyat yang mereka wakili.

Menyongsong Harapan Baru di Tahun 2027

Menyongsong tahun 2027, momentum reformasi administrasi perpajakan di Indonesia menuntut adanya keteladanan yang lebih nyata. Muncul desakan kuat agar sistem pemotongan PPh 21 bagi seluruh pejabat negara—mulai dari anggota legislatif di DPR dan MPR, jajaran eksekutif, hingga pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—diberlakukan secara murni. Artinya, pemotongan PPh 21 harus langsung memotong penghasilan bruto mereka tanpa ditutup-tutupi oleh tunjangan pajak dari anggaran negara.

Langkah ini bukan sekadar urusan teknis pemungutan kas negara, tetapi menjadi simbol integritas moral dan bentuk nyata pemerataan rasa keadilan sosial. Ketika para pemimpin dan pejabat merasakan langsung dampak dari kebijakan fiskal yang mereka tetapkan, orientasi kebijakan di masa depan diyakini akan jauh lebih berempati pada kondisi ekonomi masyarakat luas.

Penutup

Reformasi perpajakan yang berkeadilan mutlak memerlukan komitmen dari semua lini, terutama dari pucuk pimpinan dan para pejabat penyelenggara negara. Sudah saatnya diskursus mengenai kesetaraan beban pajak ini diterjemahkan menjadi kebijakan konkret mulai tahun 2027 mendatang.

Bagaimana menurut Anda, Sobat Pajak? Apakah sudah saatnya sistem pemotongan pajak pejabat disamakan sepenuhnya dengan masyarakat umum? Mari suarakan pendapat dan diskusikan bersama demi sistem perpajakan Indonesia yang lebih adil dan transparan.