Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang dikenal sebagai restitusi sering kali dinantikan oleh wajib pajak. Namun, mengapa dana tersebut tidak bisa langsung dicairkan begitu permohonan diajukan?
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Inge Diana Rismawati, menegaskan bahwa restitusi merupakan hak mutlak wajib pajak. Kendati demikian, pemerintah wajib bersikap prudent (penuh kehati-hatian) untuk memastikan bahwa uang dari kas negara benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Seminar Nasional Taxplore UI 2026, Jumat (6/11). Menurut Inge, proses restitusi wajib melalui tahap penelitian atau pemeriksaan terlebih dahulu sesuai dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
“Mengembalikan uang yang sudah masuk ke dalam kas negara tentunya bukan berarti kita akan menyulitkan wajib pajak dalam mendapatkan haknya. Namun demikian, harus secara prudent, harus kita melakukan penelitian, pemeriksaan sehingga memang diberikan kepada mereka yang betul-betul mampu untuk melewatkannya,” ujar Inge.
Memahami Kondisi “Lebih Bayar” pada PPh dan PPN
Kelebihan pembayaran pajak umumnya dapat terjadi pada dua jenis pajak utama, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
- Pajak Penghasilan (PPh): Kondisi lebih bayar terjadi ketika jumlah kredit pajak atau pajak yang telah dibayarkan ternyata lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang. Hal ini biasanya dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Tahunan maupun SPT Masa.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Kelebihan bayar muncul apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan ternyata lebih besar daripada pajak keluaran.
Jalur Cepat Lewat Pengembalian Pendahuluan
Meski membutuhkan penelitian, pemerintah tetap berupaya memberikan kemudahan dan kecepatan bagi wajib pajak yang patuh melalui mekanisme pengembalian pendahuluan. Lewat jalur ini, wajib pajak bisa memperoleh restitusi melalui proses penelitian yang jauh lebih singkat daripada pemeriksaan biasa.
Terdapat tiga kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas ini:
- Wajib pajak dengan kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP).
- Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP).
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah berdasarkan ketentuan PPN.
Namun, Inge mengingatkan bahwa penerapan pengembalian pendahuluan tidak serta-merta menghilangkan kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di kemudian hari.
Restitusi Pajak Tembus Rp326 Triliun
Angka realisasi restitusi pajak tercatat terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2025 saja, pemerintah telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak hingga mencapai Rp326 triliun.
Nilai yang sangat besar ini menjadi salah satu dasar pertimbangan penting bagi pemerintah. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan adanya indikasi pengembalian pendahuluan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan tingkat risiko kepatuhan yang tinggi.
Temuan tersebut melatarbelakangi penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 yang melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
“Jadi, kita melihat apakah memang ada sesuatu tren yang barangkali dimanfaatkan oleh wajib pajak sehingga harus kita melakukan penelitian lebih komprehensif terhadap mereka-mereka yang melakukan atau meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak tadi,” jelas Inge.
DJP menegaskan kembali bahwa aturan baru ini sama sekali tidak bertujuan untuk mempersulit atau menghambat hak wajib pajak dalam mendapatkan restitusi. Sebaliknya, kebijakan ini dihadirkan untuk memastikan fasilitas negara benar-benar tepat sasaran dan menjaga integritas keuangan negara.
