Isu seputar perpajakan dan penegakan hukum seringkali memicu kecemasan di tengah masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan wajib pajak. Belakangan ini, perbincangan hangat berpusat pada kekhawatiran apakah kesalahan administrasi sekecil salah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dapat berujung pada penyitaan seluruh harta benda hingga pemiskinan massal.
Untuk memahami duduk perkara yang sebenarnya, kita perlu mendalami batasan hukum yang berlaku agar tidak terjebak dalam disinformasi atau kepanikan yang tidak beralasan.
Meluruskan Sasaran Utama UU Perampasan Aset
Secara substansial, draf Undang-Undang Perampasan Aset dirancang untuk menindak harta yang bersumber dari kejahatan. Objek utama dari perampasan aset ini adalah aset terkait tindak pidana (Asset Recovery dari hasil kejahatan), bukan akumulasi kekayaan halal yang dibangun dari keringat dan usaha yang sah.
Sebagai contoh ilustrasi dalam konteks perpajakan: jika seorang pengusaha memiliki portofolio usaha dan aset sah bernilai puluhan miliar rupiah, namun dalam perjalanannya terbukti melakukan tindak pidana penggelapan pajak dengan nominal tertentu selama beberapa tahun, maka negara hanya berhak merampas atau menyita bagian aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tersebut. Negara tidak serta-merta mematikan seluruh lini usaha yang sah atau merampas harta halal di luar tindak pidana yang disangkakan.
Poin Kunci: Perampasan aset diberlakukan secara spesifik pada hasil kejahatan (tindak pidana), bukan sebagai hukuman pukul rata yang melibas seluruh kepemilikan harta sah seseorang.
Tantangan dan Kredibilitas Penegak Hukum
Kendati secara teori hukum konsep ini sudah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang ada, implementasinya di lapangan sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Hukum yang baik di atas kertas bisa menjadi bumerang yang menakutkan jika kredibilitas aparatnya dipertanyakan.
Oleh karena itu, wajar jika banyak pihak menyuarakan pentingnya pengawalan ketat terhadap regulasi ini. Keterbukaan informasi dan pengawasan publik adalah benteng utama agar aturan hukum tidak disalahgunakan untuk menekan masyarakat biasa.
Sebuah Solusi Ideal: Mulai dari Pejabat Publik
Guna membangun rasa keadilan dan kepercayaan publik yang kuat, penerapan aturan yang tegas dan progresif seperti ini idealnya diuji dan ditegakkan terlebih dahulu kepada para pejabat publik atau penyelenggara negara. Dengan instrumen pelaporan LHKPN yang disandingkan secara transparan dengan kepatuhan SPT pajak, para pemangku kekuasaan akan memberikan contoh keteladanan yang kuat.
Jika pejabat publik terbukti bersih dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap instrumen hukum perpajakan akan jauh lebih terjaga. Pajak adalah kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat, dan penegakan hukumnya harus berjalan adil, proporsional, serta menenangkan, bukan menebar ketakutan.
