Proses klarifikasi perpajakan, seperti pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sering kali menempatkan Wajib Pajak pada posisi yang dilematis. Ketika Wajib Pajak berinisiatif mendokumentasikan atau merekam jalannya diskusi dengan Account Representative (AR) di kantor pajak, tidak jarang muncul penolakan atau larangan dari petugas dengan dalih aturan internal.
Namun, apakah pelarangan ini sah secara tata hukum perundang-undangan dan adil bagi publik?
1. Akar Permasalahan: Konflik Kebutuhan Dokumentasi vs Aturan Internal
Dalam pertemuan formal di kantor pajak, pembahasan umumnya berfokus pada hal-hal teknis dan kompleks, seperti potensi selisih bayar, koreksi omzet, hingga klarifikasi data keuangan. Bagi Wajib Pajak, merekam audio atau video pembahasan merupakan bentuk kehati-hatian (prudence) agar tidak ada poin penjelasan atau arahan dari petugas yang terlewat, lupa, atau tersalahartikan di kemudian hari.
Di sisi lain, petugas pajak kerap berpatokan pada aturan seperti Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak (salah satunya merujuk pada SE-8/PJ/2026 atau aturan internal sejenis) yang memuat petunjuk tata tertib di lingkungan kantor pajak, termasuk pembatasan perekaman. Konflik kepentingan ini memicu pertanyaan penting mengenai batasan kewenangan instansi terhadap masyarakat umum.
2. Hak Atas Data Pribadi dan Bisnis Sendiri
Alasan mendasar mengapa Wajib Pajak merasa berhak merekam adalah substansi dari materi yang dibahas. Seluruh data keuangan, laporan akuntansi, dan rekam jejak bisnis yang diperiksa adalah milik Wajib Pajak itu sendiri.
Ketika Wajib Pajak hadir memenuhi undangan SP2DK, mereka tidak sedang mendokumentasikan rahasia negara, melainkan membahas kewajiban perpajakan atas usaha mereka sendiri. Merekam pembahasan tersebut ditujukan sebagai bahan evaluasi internal, bahan diskusi lanjutan dengan konsultan pajak, atau sekadar arsip pribadi agar terjadi keselarasan pemahaman antara kedua belah pihak.
3. Kedudukan Petugas Pajak sebagai Pejabat Publik
Aparat perpajakan (fiskus) merupakan aparatur sipil negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik serta penegakan hukum perpajakan. Gaji, fasilitas, dan operasional instansi perpajakan dibiayai langsung oleh penerimaan negara yang bersumber dari uang pajak masyarakat.
Oleh sebab itu, asas akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik menuntut agar setiap proses klarifikasi berjalan secara objektif dan profesional. Dokumentasi oleh Wajib Pajak sejatinya berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar proses pembahasan berjalan secara santun, transparan, dan bebas dari tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
4. Hierarki Hukum: Kedudukan Surat Edaran (SE) dalam Tata Negara
Dalam tata hukum Indonesia, aturan yang mengikat masyarakat luas harus berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang sah, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen).
Secara doktrin hukum tata negara, Surat Edaran (SE) bukanlah peraturan perundang-undangan yang memiliki norma hukum mengikat umum (regeling). Surat Edaran hanyalah naskah dinas internal yang bersifat petunjuk teknis atau arahan administratif dari pimpinan instansi kepada bawahannya.
- Jangkauan Mengikat: SE hanya mengikat jajaran internal pegawai di lingkungan instansi tersebut.
- Kedudukan Terhadap Eksternal: SE tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum eksternal untuk membatasi, mengurangi, atau mencabut hak-hak hukum masyarakat (Wajib Pajak) yang bertindak sebagai warga negara atau klien pelayanan publik.
5. Kesimpulan: Menuju Kesetaraan Kedudukan Antara Wajib Pajak dan Fiskus
Pelarangan perekaman secara mutlak bagi Wajib Pajak di kantor pajak patut ditinjau kembali. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menyelaraskan aturan internal agar tidak berbenturan dengan asas keadilan dan keterbukaan publik.
Sistem perpajakan yang sehat memerlukan kepercayaan (trust) dari masyarakat. Mendorong kesetaraan posisi, transparansi, serta jaminan perlindungan hak bagi Wajib Pajak adalah langkah krusial untuk menciptakan iklim perpajakan Indonesia yang adil, akuntabel, dan tepercaya.
