Kasus mega korupsi yang melibatkan komoditas emas seberat 74 kilogram serta perputaran uang gelap bernilai ratusan miliar rupiah kembali memicu perdebatan mendasar di tengah masyarakat. Bukan sekadar mengenai lamanya hukuman kurungan penjara, melainkan tentang bagaimana negara memperlakukan kekayaan haram yang telah telanjur dinikmati oleh para pelaku.
Dalam diskursus penegakan hukum kontemporer, muncul sebuah pandangan progresif yang menuntut keadilan dari sudut pandang perpajakan. Gagasan utamanya lugas: setiap aset dan nominal yang dinikmati dari hasil tindak pidana korupsi wajib ditagih utang pajaknya. Mengapa demikian? Karena secara esensi konseptual, segala bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh dan dinikmati oleh seseorang—terlepas dari legalitas sumbernya—merupakan sebuah “penghasilan” yang menjadi objek pajak.
Aspek Keadilan: Membandingkan Koruptor dengan Pengusaha
Untuk memahami urgensi dari gagasan ini, kita perlu melihat bagaimana negara memperlakukan para pelaku ekonomi yang sah, yakni para pengusaha. Konstitusi perpajakan kita memperlakukan kelalaian pajak dengan sangat tegas. Ketika seorang pengusaha alpa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau lalai menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh), negara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan mendalam dengan jangka waktu hingga lima tahun ke belakang.
Bahkan, dalam skenario terburuk di mana lini bisnis pengusaha tersebut hancur dan dinyatakan bangkrut, hukum perpajakan tidak serta-merta menghapuskan kewajiban mereka. Utang pajak yang telah timbul di masa lalu tetap melekat sebagai kewajiban personal yang wajib dilunasi. Aset pribadi mereka dikejar demi memenuhi hak-hak negara.
“Jika pelaku usaha yang berjuang secara legal dan mengalami kebangkrutan saja tetap dikejar utang pajaknya sampai lunas, sungguh sebuah ironi luar biasa jika koruptor yang menikmati kekayaan haram dibiarkan bebas dari kewajiban perpajakan atas dasar asetnya telah disita.”
Premis yang sering muncul sebagai pembelaan bagi koruptor adalah bahwa seluruh aset hasil kejahatan mereka pada akhirnya akan disita oleh negara untuk menutupi kerugian keuangan negara. Namun, pandangan ini mengabaikan satu dimensi penting: dimensi waktu pemanfaatan materi tersebut. Sebelum kasusnya terungkap, para pelaku telah menikmati fasilitas, kenyamanan, serta perputaran ekonomi dari dana gelap tersebut dalam kurun waktu yang lama, bahkan bisa mencapai 5 hingga 10 tahun. Fluktuasi nilai materi yang sempat berada di bawah kendali mereka merupakan keuntungan ekonomi riil yang belum pernah tersentuh oleh instrumen pajak.
Tantangan dan Harapan pada Penegakan Hukum Khusus
Oleh karena itu, harapan besar kini diletakkan pada pundak institusi kejaksaan, khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penanganan kasus korupsi di masa depan diharapkan tidak lagi berjalan secara linear dengan hanya mengandalkan tuntutan pidana badan (penjara) dan denda materiil pidana standar.
Sinergi yang kuat antara penegak hukum dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mutlak diperlukan. Langkah perampasan aset untuk pemulihan kerugian negara (asset recovery) harus berjalan beriringan dengan penetapan surat ketetapan pajak atas penghasilan ilegal yang pernah dinikmati koruptor. Ketika hasil korupsi dihitung sebagai objek pajak, maka akumulasi utang pajak beserta sanksi administrasinya akan menjadi instrumen tambahan yang sangat efektif untuk memiskinkan koruptor secara total.
Kesimpulan
Menuntut penagihan utang pajak atas hasil korupsi bukan sekadar tentang menambah pundi-pundi penerimaan negara, melainkan tentang menegakkan marwah keadilan yang setara di mata hukum (equality before the law). Masyarakat yang taat membayar pajak dari penghasilan yang halal berhak melihat bahwa hukum tidak memberikan celah toleransi atau keistimewaan apa pun bagi mereka yang memperkaya diri lewat jalan yang culas. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan respons hukum yang diberikan pun harus berada pada level yang sama luar biasanya.
