Bagi pelaku usaha, pengembalian pajak (restitusi) sering kali menjadi “oksigen likuiditas” yang menentukan ritme cash flow, terutama di sektor-sektor dengan siklus modal kerja tinggi. Ketika dana pihak ketiga tertahan di kas negara, ruang gerak operasional perusahaan otomatis menyempit. Oleh karena itu, perubahan aturan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bukan sekadar urusan teknis administrasi di tingkat back-office, melainkan instrumen vital yang langsung menyentuh kecepatan perputaran uang di dunia usaha.
Di titik inilah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 (PMK-28/2026) hadir membawa perubahan yang lebih dalam dari sekadar penyesuaian prosedur. Regulasi ini mengubah cara negara menentukan siapa yang layak dipercepat jalurnya, dan siapa yang perlu diperiksa lebih dahulu dalam sistem pengembalian pajak.
Namun, reformasi ini muncul di tengah tekanan fiskal yang sangat nyata. Pada tahun 2025, realisasi pengembalian pajak nasional mencapai angka fantastis sekitar Rp361,2 triliun—sebuah lonjakan tajam sebesar 35,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam perspektif administrasi fiskal, angka ini bukan sekadar refleksi dinamika ekonomi, melainkan sinyal bahwa skala pengembalian pajak telah mencapai dampak material terhadap stabilitas penerimaan negara.
Di sinilah negara dihadapkan pada dilema klasik kebijakan pajak modern: haruskah sistem dipercepat demi efisiensi dunia usaha, atau diperketat demi menjaga integritas fiskal? Pertanyaan krusial inilah yang menjadi titik masuk utama perubahan dalam PMK-28/2026.
Dari Kecepatan Administratif ke Kepercayaan Berbasis Risiko
PMK-28/2026 secara resmi menggantikan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 119 Tahun 2024. Perubahan yang dibawanya menandai pergeseran paradigma (🛡️ paradigm shift) yang fundamental: dari sistem pengembalian yang sebelumnya cenderung berbasis kelengkapan administratif, menuju sistem yang berbasis risiko, data, dan kualitas kepatuhan yang dapat diverifikasi (risk-based tax administration).
Dalam desain baru ini, percepatan pengembalian pendahuluan tidak lagi menjadi mekanisme otomatis yang hanya bergantung pada tumpukan dokumen yang lengkap. Ia berubah menjadi bentuk “kepercayaan fiskal yang diberikan secara selektif,” hanya kepada wajib pajak dengan profil risiko rendah dan rekam jejak kepatuhan yang konsisten.
Meski pengawasan diperketat, kebijakan ini tetap menjaga kepastian layanan melalui batas waktu yang tegas: maksimal 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 3 bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Pendekatan ini sejalan dengan tren global di negara-negara OECD dan rekomendasi IMF mengenai modernisasi administrasi perpajakan, di mana otoritas tidak lagi memeriksa semua wajib pajak dengan intensitas yang sama, melainkan mengalokasikan sumber daya pengawasan secara presisi berdasarkan kepatuhan.
Pengetatan Threshold dan Logika Segmentasi Risiko
Salah satu perubahan paling mencolok dalam PMK-28/2026 adalah penurunan ambang batas (threshold) pengembalian pendahuluan PPN dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Pengetatan sebesar 80 persen ini sekilas tampak restriktif bagi dunia usaha. Namun dalam kacamata kebijakan, angka tersebut mencerminkan pergeseran dari pendekatan rata-rata (one-size-fits-all) menuju pendekatan presisi.
Wajib pajak kini tidak lagi diperlakukan secara homogen, melainkan dibagi ke dalam tiga klaster utama:
- Wajib Pajak Kriteria Tertentu: Berbasis pada kepatuhan tinggi (compliant taxpayers).
- Wajib Pajak Persyaratan Tertentu: Berbasis skala usaha. Untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto hingga Rp50 miliar, batas pengembalian pendahuluan tetap dipertahankan maksimal Rp1 biliar.
- PKP Berisiko Rendah: Ditentukan berdasarkan karakteristik aktivitas ekonomi riil, dengan syarat substantif bahwa minimal 80 persen aktivitas usaha harus berasal dari kegiatan utamanya.
Inti Kebijakan: Struktur baru ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi sekadar mengatur “siapa mendapat apa”, tetapi “siapa layak diproses seberapa cepat”, berdasarkan kombinasi skala, risiko, dan konsistensi aktivitas ekonomi.
Coretax DJP: Cara Baru Negara “Melihat” Wajib Pajak
Reformasi ini mustahil berjalan tanpa dukungan infrastruktur teknologi yang kuat. Implementasi Coretax DJP menjadi motor utama di balik akurasi kebijakan PMK-28/2026. Jika sistem lama cenderung bekerja secara terfragmentasi dan mengandalkan proses manual, Coretax mengubahnya menjadi ekosistem yang terintegrasi secara end-to-end.
Dampaknya sangat masif pada cara negara “melihat” wajib pajak. Data transaksi kini bertautan secara utuh, memungkinkan proses verifikasi pengembalian pajak dilakukan dengan akurasi tinggi tanpa perlu pemeriksaan lapangan yang memakan waktu lama. Profiling risiko kini didasarkan pada data historis yang diperbarui secara real-time. Dalam literatur perpajakan internasional, inilah yang disebut sebagai trust-based compliance architecture—sistem yang mengurangi ketidakpastian bagi wajib pajak yang jujur, namun mempersempit ruang gerak bagi yang tidak patuh.
Kepatuhan Jangka Panjang Sebagai “Mata Uang Baru”
Di balik keunggulan sistem ini, terdapat trade-off yang tidak bisa dihindari. Sistem yang berbasis risiko berpotensi meningkatkan beban kepatuhan (compliance cost) di awal, terutama bagi perusahaan yang tata kelola administrasinya belum rapi. Namun, untuk jangka panjang, sistem ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap keamanan fiskal negara.
Satu pelajaran penting dari PMK-28/2026 adalah meningkatnya nilai dari sebuah “kepatuhan”. Untuk kategori tertentu, wajib pajak bahkan disyaratkan memiliki laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Ini membuktikan bahwa kepercayaan fiskal tidak bisa dibangun dalam semalam, melainkan melalui rekam jejak jangka panjang.
Terlebih lagi, status kepatuhan ini kini bersifat dinamis (dynamic compliance) dan dievaluasi secara berkala. Artinya, kepercayaan yang diberikan negara harus terus dijaga dan diverifikasi, bukan diasumsikan secara statis.
Kesimpulan
Melalui PMK-28/2026, Indonesia sedang bergerak menuju model administrasi pajak yang lebih adaptif, modern, dan presisi. Kebijakan ini mengubah pengembalian pendahuluan dari sekadar fasilitas administratif menjadi sebuah sistem kepercayaan fiskal berbasis data.
Bagi dunia usaha, pesannya sudah sangat jelas: di era digitalisasi pajak ini, efisiensi tidak lagi hanya berarti seberapa cepat Anda mengajukan dokumen, melainkan seberapa bersih rekam jejak kepatuhan data Anda. Sebab di masa depan, reputasi kepatuhan itulah yang akan menjadi penentu utama kelancaran likuiditas bisnis Anda.
sumber: Pajak.go.id
TAXVISORY menyediakan jasa penghitungan, pelaporan pajak, perencanaan pajak, pendampingan atas pemeriksaan pajak yang selalu terbaharui dengan peraturan dan regulasi pajak terbaru. Ketemuan aja dulu..
Silahkan tanya dan hubungi kami di 021-39728888, admin@taxvisory.co.id.
