Apakah WP dengan status PKP wajib E-BUPOT 23/26?

Setelah terbitnya KEP-269/PJ/2020, berbagai macam media mengumumkan bahwa WP dengan status PKP wajib menggunakan e-Bupot mulai Agustus 2020.

Namun, apabila kita meneliti lebih lanjut ketentuan KEP-269/PJ/2020 yang memperluas penetapan Wajib Pajak yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan berdasarkan PER-04/PJ/2017, maka tidak satu pasal pun ditemukan pada 2 ketentuan tersebut yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut diwajibkan untuk membuat e-Bupot.

Ketentuan PER-04/PJ/2017 membagi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 ke dalam 2 bentuk, salah satunya adalah berbentuk dokumen elektronik.

Wajib Pajak yang diharuskan (Pasal 6 ayat (1) PER-04/PJ/2017) untuk membuat SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berbentuk dokumen elektronik adalah Pemotong Pajak yang:

a. Menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak;

b. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan lebih dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam satu Bukti Pemotongan;

c. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik; dan/atau

d. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Oleh karena kewajiban tersebut, maka dalam rangka memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak, Ditjen Pajak menyiapkan aplikasi bernama Aplikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot 23/26, yaitu perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Sehingga bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan sebelumnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk elektronik dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 yang tersedia di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Frase “dapat” mengindikasikan bahwa ketentuan ini memberikan “hak untuk memilih” kepada Wajib Pajak untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 atau tidak, karena terdapat aplikasi lain yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat membuat SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berbentuk dokumen elektronik, yaitu E-SPT.

Kesimpulan:

• KEP-269/PJ/2020 memperluas kriteria Wajib Pajak yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan berdasarkan PER-04/PJ/2017, yaitu WP yang berstatus PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia. Wajib Pajak yang terkena dampak dari perluasan ini adalah, Orang Pribadi yang berstatus PKP.

Perlu dicatat, hal ini menimbulkan cacat hukum, karena menurut UU PPh Pasal 23 orang pribadi bukan merupakan pemotong pajak PPh Pasal 23.

• PER-04/PJ/2017 memberikan hak kepada Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 berbentuk elektronik untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 atau tidak.


Artikel pajak ini ditulis oleh:

Albertus, B.M.
Konsultan Pajak TAXVISORY

_
Ikuti kami di akun resmi media sosial Taxvisory:
LinkedIn
Facebook Page
Instagram Page

Disclaimer:

Seluruh opini dan isi tanggapan dalam artikel ini adalah tanggung jawab dan pendapat penulis.